Tata Kelola Perusahaan Terintegrasi

MPM Finance senantiasa menerapkan tata kelola perusahaan yang baik atau good corporate governance (GCG) yang terintegrasi di seluruh unit kerja di lingkungan Perusahaan. Hal ini merupakan upaya Perusahaan dalam menjamin pelaksanaan usaha yang sehat, bertanggung jawab, berkelanjutan dan sesuai dengan regulasi yang berlaku. Upaya tersebut dikembangkan dan diperkuat secara berkala melalui peningkatan sinergi yang baik antar semua lini Perusahaan.

Implementasi GCG Perusahaan berlandaskan pada prinsip-prinsip umum GCG yang meliputi transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independensi, dan keadilan. Agar GCG dapat dilaksanakan secara terarah, MPM Finance memiliki struktur tata kelola yang terdiri dari para pemegang saham Perusahaan, yaitu MPMX dan JACCS Co., Ltd., Dewan Komisaris sebagai pengawas, dan Direksi sebagai pemimpin Perusahaan.

LAPORAN PENILAIAN SENDIRI (SELF ASSESSMENT) PELAKSANAAN TATA KELOLA TERINTEGRASI BAGI KONGLOMERASI KEUANGAN

 

Entitas Utama

: PT. Mitra Pinasthika Mustika Finance (MPMF)

Posisi Laporan

: Mei 2017

 

Hasil Penilaian Sendiri

Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi

Peringkat

Definisi Peringkat

2

Konglomerasi keuangan dinilai telah melakukan penerapan tata kelola terintegrasi yang secara umum cukup baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang cukup memadai atas penerapan prinsip tata kelola terintegrasi. Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip tata kelola terintegrasi, secara umum kelemahan tersebut cukup signifikan dan memerlukan perhatian yang cukup dari MPMF dan/atau MPMI.

Analisis

  1. Struktur Tata Kelola Terintegrasi
    1. Nilai-nilai yang mencerminkan kekuatan aspek struktur Tata Kelola Terintegrasi Konglomerasi Keuangan adalah sebagai berikut:
  1. Direksi dan Dewan Komisaris telah memenuhi persyaratan integritas, kompetensi dan reputasi keuangan dan telah memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan;
  2. Direksi dan Dewan Komisaris memiliki pengetahuan mengenai kegiatan bisnis dan risiko utama dari kegiatan usaha pembiayaan, serta telah memahami kegiatan bisnis utama dan risiko utama dari PT. Asuransi Mitra Pelindung Mustika (MPMI) sebagai perusahaan terelasi;
  3. Satuan Kerja Kepatuhan berikut pemenuhan kebutuhan SDM telah terpenuhi;
  4. Satuan Kerja Manajemen Risiko MPMF telah memadai untuk mendukung penerapan manajemen risiko terintegrasi, MPMF telah memiliki kebijakan prosedur dan penetapan limit risiko sesuai dengan POJK tentang penerapan manajemen risiko terintegrasi bagi konglomerasi keuangan;
  5. Pedoman Tata Kelola Terintegrasi telah mengacu pada POJK;
  6. MPMF dan MPMI masing-masing telah memiliki satuan kerja audit internal, dan telah diselaraskan;
  7. Komite Tata Kelola Terintegrasi telah dibentuk, mengingat Komisaris Independen pada MPMF dan pada MPMI telah ditunjuk, sehingga keanggotaan komite telah terpenuhi

 

    1. Nilai-nilai yang mencerminkan kelemahan aspek struktur Tata Kelola Terintegrasi Konglomerasi Keuangan adalah sebagai berikut:

Pembentukan komite-komite (Komite Audit dan Komite Remunerasi dan Nominasi) akan dilakukan pada tahun 2017, sebagaimana yang telah disampaikan dalam rencana tindak lanjut Laporan Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik, dengan nomor surat pelaporan 009/COMP-MPMF/IV/2017 tanggal 28 April 2017.

 

  1. Proses Tata Kelola Terintegrasi
    1. Nilai-nilai yang mencerminkan kekuatan aspek proses Tata Kelola Terintegrasi Konglomerasi Keuangan adalah sebagai berikut:
  1. Pedoman tata kelola terintegrasi telah disampaikan Direksi MPMF pada MPMI, disamping itu Direksi MPMF telah memberikan arahan, memantau serta mengevaluasi pelaksanaan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi;
  2. Dewan Komisaris MPMF telah menyelenggarakan Rapat Dewan Komisaris 4 (empat) kali dalam setahun di tahun 2016. Pengawasan terhadap Direksi MPMF serta penerapan tata kelola terintegrasi dilakukan oleh Dewan Komisaris;
  3. Penerapan Manajemen Risiko terintegrasi telah diselaraskan antara MPMF dengan MPMI;
  4. Pelaksanaan proses tata kelola terintegrasi telah mengacu pada pedoman tata kelola terintegrasi;
  5. Satuan Kerja Kepatuhan, Satuan Kerja Audit Internal Terintegrasi telah secara aktif melakukan pemantauan dan mengevaluasi pelaksanaan fungsi kepatuhan dan pelaksanaan audit internal.
    1. Nilai-nilai yang mencerminkan kelemahan aspek proses Tata Kelola Terintegrasi Konglomerasi Keuangan adalah sebagai berikut:

Sosialisasi terhadap prinsip-prinsip Tata Kelola Terintegrasi telah sampai pada lini terbawah dalam Perusahaan namun masih memerlukan penyesuaian dalam penerapan antara prinsip-prinsip Tata Kelola Terintegrasi dan pelaksanaan bisnis dan operasional Perusahaan.

 

  1. Hasil Tata Kelola Terintegrasi
    1. Nilai-nilai yang mencerminkan kekuatan aspek hasil Tata Kelola Terintegrasi Konglomerasi Keuangan adalah sebagai berikut:
  1. Pedoman tata kelola disesuaikan dengan POJK sesuai dengan arahan Dewan Komisaris;
  2. Mekanisme tindak lanjut atas temuan dan rekomendasi dari Satuan Kerja Audit Internal, Audit Eksternal, Hasil Pengawasan OJK, Hasil Pengawasan Otoritas lainnya, disusun dan diatur dengan jelas dalam kebijakan internal perusahaan;
  3. Hasil rapat Dewan Komisaris dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik. Pengungkapan dissenting opinions serta alasannya dituangkan dalam risalah rapat Dewan Komisaris;
  4. Dalam melaksanakan fungsi pengawasannya, rekomendasi dari Dewan Komisaris atas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi, penerapan tata kelola dan hasil evaluasi pedoman tata kelola telah disampaikan pada Direksi;
  5. Laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Satuan Kerja Kepatuhan terintegrasi telah disampaikan kepada Direktur MPMF yang membawahi fungsi kepatuhan;
  6. Laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Satuan Kerja Audit Intern terintegrasi telah disampaikan kepada Direktur yang ditunjuk untuk melaksanakan fungsi pengawasan terhadap MPMI, Dewan Komisaris MPMF dan Direktur yang membawahi fungsi kepatuhan MPMF;
  7. Satuan Kerja Audit Intern terintegrasi bertindak objektif dalam melakukan pemantauan pelaksanaan audit, rekomendasi hasil audit dapat digunakan sebagai acuan perbaikan;
  8. Manajemen risiko terintegrasi telah diterapkan sesuai dengan ketentuan OJK;

2.  Nilai-nilai yang mencerminkan kelemahan aspek hasil Tata Kelola Terintegrasi Konglomerasi Keuangan adalah sebagai berikut:

Masih memerlukan sosialisasi lebih lanjut terhadap Pedoman Tata Kelola untuk menciptakan awereness terhadap penerapan tata kelola sampai lini terbawah.

 

Laporan Konglomerasi Keuangan

Perkembangan aktivitas lembaga keuangan telah menciptakan sistem keuangan yang saling terkait baik secara produk maupun melalui kepemilikan dan/atau pengendalian dalam satu konglomerasi keuangan.

PT Mitra Pinasthika Mustika Finance (MPMFinance) dan PT Asuransi Mitra Pelindung Mustika (MPMInsurance) yang tergabung dalam konglomerasi keuangan telah menerapkan tata kelola secara terintegrasi dengan berpedoman pada prinsip-prinsip tata kelola yang baik yaitu prinsip keterbukaan, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independensi atau professional, dan kewajaran.

 

LAPORAN PENILAIAN SENDIRI (SELF ASSESSMENT) PELAKSANAAN TATA KELOLA TERINTEGRASI BAGI KONGLOMERASI KEUANGAN

 

Entitas Utama

: PT. Mitra Pinasthika Mustika Finance (MPMF)

Posisi Laporan

: Periode Januari - Juni 2017

 

Hasil Penilaian Sendiri

Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi

Peringkat

Definisi Peringkat

2

Konglomerasi Keuangan dinilai telah melakukan penerapan Tata Kelola Terintegrasi yang secara umum baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas penerapan prinsip Tata Kelola Terintegrasi. Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan Tata Kelola Terintegrasi, secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh MPM Finance dan/atau MPM Insurance.

Analisis

Penerapan Tata Kelola Terintegrasi MPMF dan MPMI pada periode Januari – Juni 2017 secara umum cukup baik ditinjau dari aspek-aspek Tata Kelola Terintegrasi berikut:

 

  1. Struktur Tata Kelola Terintegrasi
    1. Direksi MPMF dan Dewan Komisaris MPMF telah memenuhi persyaratan dan telah memperoleh persetujuan dari Ototitas Jasa Keuangan.
    2. Direksi MPMF dan Dewan Komisaris MPMF memiliki pengetahuan mengenai MPMF, dan MPMI sebagai perusahaan terelasi.
    3. Telah dibentuk Komite Tata Kelola Terintegrasi.
    4. Jumlah dan komposisi Komisaris Independen yang menjadi anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi telah disesuaikan dengan kebutuhan Konglomerasi Keuangan serta efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas Komite Tata Kelola Terintegrasi dengan memperhatikan keterwakilan masing-masing sektor jasa keuangan.
    5. Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi dan Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi telah independen terhadap satuan kerja operasional.
    6. Direksi MPMF telah memenuhi kebutuhan sumber daya manusia yang berkualitas sebagai anggota Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi dan anggota Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi.
    7. MPMF memiliki struktur organisasi, kebijakan, prosedur dan penetapan limit risiko yang memadai untuk mendukung penerapan manajemen risiko terintegrasi bagi konglomerasi keuangan.
    8. Pedoman Tata Kelola Terintegrasi telah dibuat sesuai dengan ketentuan POJK Nomor 18/POJK.03/2014.

 

  1. Proses Tata Kelola Terintegrasi
    1. Direksi MPMF telah menyampaikan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi kepada Direksi MPMI sebagai perusahaan terelasi.
    2. Direksi MPMF telah mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi.
    3. Direksi MPMF menindaklanjuti arahan atau nasihat Dewan Komisaris MPMF dalam rangka penyempurnaan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi.
    4. Direksi MPMF menindaklanjuti temuan Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi dan Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi.
    5. Dewan Komisaris MPMF telah menyelenggarakan rapat Dewan Komisaris MPMF 2 (dua) kali setiap semester.
    6. Dewan Komisaris MPMF melakukan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi MPMF.
    7. Dewan Komisaris MPMF melakukan pengawasan atas penerapan Tata Kelola Terintegrasi.
    8. Dewan Komisaris MPMF mengevaluasi Pedoman Tata Kelola Terintegrasi.
    9. Komite Tata Kelola Terintegrasi telah mengevaluasi pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi di Konglomerasi Keuangan.
    10. Komite Tata Kelola Terintegrasi telah menyelenggarakan rapat Komite Tata Kelola Terintegrasi mengikuti ketentuan pada POJK Nomor 18/POJK.03/2014.
    11. Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi telah memantau dan mengevaluasi fungsi kepatuhan di MPMF dan MPMI
    12. Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi telah memantau pelaksanaan audit intern pada MPMF dan MPMI.
    13. MPMF telah menerapkan manajemen risiko terintegrasi sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan manajemen risiko terintegrasi bagi konglomerasi keuangan.
    14. Pelaksanaan proses Tata Kelola Terintegrasi oleh MPM dan MPMI mengacu pada Pedoman Tata Kelola Terintegrasi yang telah ditetapkan.

 

  1. Hasil Tata Kelola Terintegrasi
    1. Direksi MPMF telah memastikan temuan audit dan rekomendasi audit telah ditindaklanjuti oleh MPMF dan MPMI.
    2. Hasil Rapat telah dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, termasuk pengungkapan secara jelas dissenting opinions beserta alasannya yang terjadi dalam rapat Dewan Komisaris MPMF.
    3. Direksi MPMF telah menerima rekomendasi hasil pengawasan Dewan Komisaris MPMF.
    4. Komite Tata Kelola Terintegrasi telah dibentuk oleh Dewan Komisaris MPMF.
    5. Komite Tata Kelola Terintegrasi mengevaluasi pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi.
    6. Mekanisme tindak lanjut atas temuan dan rekomendasi dari Satuan Kerja Audit Internal, Audit Eksternal, Hasil Pengawasan OJK, Hasil Pengawasan Otoritas Lainnya, disusun dan diatur dengan jelas dalam kebijakan internal perusahaan.
    7. Hasil rapat Komite Tata Kelola Terintegrasi telah dituangkan dalam hasil rapat Komite Tata Kelola Terintegrasi dalam dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, termasuk pengungkapan secara jelas dissenting opinions beserta alasannya yang terjadi dalam rapat Komite Tata Kelola Terintegrasi.
    8. Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi telah menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya kepada Direktur yang ditunjuk untuk melakukan fungsi pengawasan terhadap MPMF dan MPMI.
    9. Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi telah menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya.
    10. Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi telah bertindak obyektif dalam melakukan pemantauan pelaksanaan audit.
    11. Rekomendasi hasil audit telah sesuai dengan permasalahan dan dapat digunakan sebagai acuan perbaikan.
    12. MPMF telah menerapkan manajemen risiko terintegrasi secara efektif sesuai dengan karakteristik dan kompleksitas usaha MPMF dan MPMI.
    13. Direksi dan Dewan Komisaris MPMF mampu melakukan tugas dan tanggung jawabnya terkait manajemen risiko terintegrasi sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan manajemen risiko terintegrasi.
    14. Hasil Tata Kelola Terintegrasi telah mencerminkan bahwa MPMF dan MPMI dalam Konglomerasi Keuangan telah menerapkan prinsip-prinsip tata kelola yang baik sesuai dengan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi.