PELAKSANAAN TATA KELOLA TERINTEGRASI

LAPORAN TAHUNAN PELAKSANAAN TATA KELOLA TERINTEGRASI

KONGLOMERASI KEUANGAN PT MITRA PINASTHIKA MUSTIKA FINANCE

TAHUN 2018

 

Tata Kelola Terintegrasi diterapkan pada seluruh Lembaga Jasa Keuangan (LJK) yang berada dalam group PT MPM, Tbk dengan penunjukan sebagai berikut:

  1. Entitas Utama/LJK Induk,

PT Mitra Pinasthika Mustika Finance, ditetapkan sebagai Entitas Utama.

  1. Entitas Terelasi,

PT Asuransi Mitra Pelindung Mustika, ditetapkan sebagai Entitas Terelasi.

Konglomerasi Keuangan wajib menerapkan Tata Kelola Terintegrasi secara komprehensif dan efektif sesuai dengan POJK Nomor 18/POJK.03/2014 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan.

Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi pada Konglomerasi Keuangan MPM Finance dan MPM Insurance  senantiasa berlandaskan pada prinsip dasar sebagai berikut:

  1. Transparansi (transparency) yaitu keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan.
  2. Akuntabilitas (accountability) yaitu kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban organ dalam Konglomerasi Keuangan sehingga pengelolaannya dapat berjalan secara efektif.
  3. Pertanggungjawaban (responsibility) yaitu kesesuaian pengelolaan Entitas Utama dan Lembaga Jasa Keuangan (LJK) dengan pengaturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip pengelolaan yang sehat.
  4. Independensi (independency) yaitu pengelolaan Konglomerasi Keuangan secara professional tanpa pengaruh atau tekanan dari pihak manapun.
  5. Kewajaran (fairness) yaitu keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak pemangku kepentingan yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan.

Untuk mendukung penerapan Tata Kelola Terintegrasi dalam Konglomerasi Keuangan MPMF selaku Entitas Utama menyusun Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi yang merupakan pencerminan pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi di seluruh LJK dalam Konglomerasi Keuangan.

Laporan Tahunan Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi Konglomerasi Keuangan tahun 2018 disusun berdasarkan:

  1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 17/POJK.03/2014 tentang Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan.
  2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 18/POJK.03/2014 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan.
  3. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 14/SEOJK.03/2015 tentang Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan.
  4. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 15/SEOJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan.
  5. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 26/POJK.03/2015 tentang kewajiban Penyediaan Modal Minimum Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan.

Laporan Tahunan Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi Konglomerasi Keuangan tahun 2018 terdiri dari:

  1. Laporan Penilaian Sendiri Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi selama 1 (satu) tahun buku 2018;
  2. Struktur Konglomerasi Keuangan;
  3. Struktur kepemilikan saham pada Konglomerasi Keuangan sampai dengan pemegang saham pengendali terakhir (ultimate shareholder);
  4. Struktur kepengurusan pada PT Mitra Pinasthika Mustika Finance (Entitas Utama), dan PT Asuransi Mitra Pelindung Mustika dalam Konglomerasi Keuangan;
  5. Kebijakan Transaksi Intra – Grup yang memuat kebijakan untuk mengidentifikasi, mengelola dan memitigasi Transaksi Intra – Grup.

 

LAPORAN PENILAIAN SENDIRI (SELF ASSESSMENT) PELAKSANAAN TATA KELOLA TERINTEGRASI BAGI KONGLOMERASI KEUANGAN

 

Entitas Utama

: PT. Mitra Pinasthika Mustika Finance (MPMF)

Posisi Laporan

: Mei 2019

 

Hasil Penilaian Sendiri

Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi

Peringkat

Definisi Peringkat

2

Konglomerasi Keuangan dinilai telah melakukan penerapan Tata Kelola Terintegrasi yang secara umum baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas penerapan prinsip Tata Kelola Terintegrasi. Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan Tata Kelola Terintegrasi, secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh MPM Finance dan/atau MPM Insurance.

Analisis

Penerapan Tata Kelola Terintegrasi MPMF dan MPMI pada periode Januari – Desember 2018 secara umum baik ditinjau dari aspek-aspek Tata Kelola Terintegrasi berikut:

 

  1. Struktur Tata Kelola Terintegrasi
    1. Direksi MPMF dan Dewan Komisaris MPMF telah memenuhi persyaratan dan telah memperoleh persetujuan dari Ototitas Jasa Keuangan.
    2. Direksi MPMF dan Dewan Komisaris MPMF memiliki pengetahuan mengenai MPMF, dan MPMI sebagai perusahaan terelasi.
    3. Telah dibentuk Komite Tata Kelola Terintegrasi.
    4. Komite Tata Kelola Terintegrasi telah menyelenggarakan rapat Komite TKT 3 (tiga) kali dalam satu tahun.
    5. Jumlah dan komposisi Komisaris Independen yang menjadi anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi telah disesuaikan dengan kebutuhan Konglomerasi Keuangan serta efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas Komite Tata Kelola Terintegrasi dengan memperhatikan keterwakilan masing-masing sektor jasa keuangan. Yang mana terdiri dari:
  • 1 (satu) Komisaris Independen Entitas Utama
  • 2 (dua) Komisaris Independen Entitas Terelasi
    1. Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi, Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi dan

Satuan Kerja Manajemen Risiko Terintegrasi telah memiliki sumber daya manusia yang berkualitas dan semua satuan kerja terintegrasi tersebut telah independen terhadap satuan kerja operasional.

    1. MPMF memiliki struktur organisasi, kebijakan, prosedur dan penetapan limit risiko yang memadai untuk mendukung penerapan manajemen risiko terintegrasi bagi konglomerasi keuangan.
    2. Pedoman Tata Kelola Terintegrasi telah dibuat sesuai dengan ketentuan POJK Nomor 18/POJK.03/2014.

 

  1. Proses Tata Kelola Terintegrasi
    1. Direksi MPMF telah menyampaikan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi kepada Direksi MPMI sebagai perusahaan terelasi.
    2. Direksi MPMF telah mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi.
    3. Direksi MPMF menindaklanjuti arahan atau nasihat Dewan Komisaris MPMF dalam rangka penyempurnaan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi.
    4. Direksi MPMF menindaklanjuti temuan Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi dan Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi.
    5. Dewan Komisaris MPMF telah menyelenggarakan rapat Dewan Komisaris MPMF 4 (empat) kali pada tahun 2018.
    6. Dewan Komisaris MPMF melakukan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi MPMF.
    7. Dewan Komisaris MPMF melakukan pengawasan, mengevaluasi Pedoman serta penerapan Tata Kelola Terintegrasi.
    8. Komite Tata Kelola Terintegrasi telah mengevaluasi pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi di Konglomerasi Keuangan.
    9. Komite Tata Kelola Terintegrasi telah menyelenggarakan rapat Komite Tata Kelola Terintegrasi mengikuti ketentuan pada POJK Nomor 18/POJK.03/2014.
    10. Masing-masing satuan kerja pada entitas utama secara aktif berkoordinasi dengan satuan kerja pada perusahaan terelasi guna memastikan penerapan fungsi Kepatuhan, Audit Intern dan Manajemen Risiko telah dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku.
    11. Pelaksanaan proses Tata Kelola Terintegrasi oleh MPMF dan MPMI mengacu pada Pedoman Tata Kelola Terintegrasi yang telah ditetapkan.

 

  1. Hasil Tata Kelola Terintegrasi
    1. Direksi MPMF telah memastikan temuan audit dan rekomendasi audit khususnya rekomendasi atas hasil pemeriksaan langsung OJK Kantor Cabang Sleman yang telah berlangsung pada 30 Juli – 2 Agustus 2018, MPMF telah memenuhi sebelum batas waktu yang telah ditentukan,
    2. OJK telah melakukan pemeriksaan langsung atas MPMI di tahun 2018, yaitu pemeriksaan langsung di Kantor Pusat tanggal 13 Agustus – 28 September 2018 dan di Kantor Perwakilan tanggal 2 – 5 Oktober 2018 dan telah keluar Laporan Hasil Pemerisaan Langsung Final (LHPLF) pada 15 April 2019 dengan hasil MPMI memiliki risiko sedang rendah.
    3. Hasil Rapat Dewan Komisaris dan Komite Tata Kelola Terintegrasi telah dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik.
    4. Direksi MPMF telah menerima rekomendasi hasil pengawasan Dewan Komisaris MPMF.
    5. Komite Tata Kelola Terintegrasi mengevaluasi pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi.
    6. Mekanisme tindak lanjut atas temuan dan rekomendasi dari Satuan Kerja Audit Internal, Audit Eksternal, Hasil Pengawasan OJK, Hasil Pengawasan Otoritas Lainnya, disusun dan diatur dengan jelas dalam kebijakan internal perusahaan.
    7. Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi, Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi dan Satuan Kerja Manajemen Risiko Terintegrasi telah menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya kepada Direktur Utama selaku Direktur yang ditunjuk untuk melakukan fungsi pengawasan konglomerasi keuangan
    8. Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi telah bertindak obyektif dalam melakukan pemantauan pelaksanaan audit.
    9. MPMF telah menerapkan manajemen risiko terintegrasi secara efektif sesuai dengan karakteristik dan kompleksitas usaha MPMF dan MPMI.
    10. Direksi dan Dewan Komisaris MPMF mampu melakukan tugas dan tanggung jawabnya terkait manajemen risiko terintegrasi sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan manajemen risiko terintegrasi.
    11. Hasil Tata Kelola Terintegrasi telah mencerminkan bahwa MPMF dan MPMI dalam Konglomerasi Keuangan telah menerapkan prinsip-prinsip tata kelola yang baik sesuai dengan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi.

 

  1. STRUKTUR KONGLOMERASI KEUANGAN DAN STRUKTUR KONGLOMERASI YANG LEBIH LUAS

 

  1. STRUKTUR KEPEMILIKAN SAHAM PADA KONGLOMERASI KEUANGAN
  1. Entitas Utama PT Mitra Pinasthika Mustika Finance (MPM Finance)

No

Nama

Nilai Kepemilikan

(Dalam Rupiah)

Persentase Kepemilikan

1

JACCS Co. Ltd

734.685.000.000

60%

2

PT Mitra Pinasthika Mustika Tbk

489.790.000.000

40%

 

  1. Entitas Terelasi PT Asuransi Mitra Pelindung Mustika (MPM Insurance)

No

Nama

Nilai Kepemilikan

(Dalam Rupiah)

Persentase Kepemilikan

1

PT Mitra Pinasthika Mustika Tbk

62.562.000.000

56,87%

2

PT Orchid Indonesia

27.500.000.000

25,00%

3

Alexander Hendro Setokusumo

8.800.000.000

8,00%

4

Krishnan Rabindra Sjarif

6.188.000.000

5,63%

5

Wahjudi Soediyanto

4.950.000.000

4,50%

 

  1. STRUKTUR KEPENGURUSAN ENTITAS UTAMA DAN ENTITAS TERELASI
  1. Entitas Utama PT Mitra Pinasthika Mustika Finance (MPMF)

Dalam hal selama tahun pelaporan tidak terdapat perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris.  

  • Dewan Komisaris

No

Nama

Jabatan

Masa Jabatan

1

Toshiya Kaname

Komisaris Utama

3 (tiga) tahun

2

Andi Esfandiari

Komisaris

3 (tiga) tahun

3

Toshifumi Kimoto

Komisaris

3 (tiga) tahun

4

Yosaphat Budisatyawira

Komisaris Independen

3 (tiga) tahun

 

        • Direksi

No

Nama

Jabatan

Masa Jabatan

1

Johny Kandano

Direktur Utama

3 (tiga) tahun

2

Hajimu Yukimoto

Direktur

3 (tiga) tahun

3

Venky Charles Sutiono

Direktur

3 (tiga) tahun

4

Yenanto

Direktur

3 (tiga) tahun

5

Kazuaki Yamazaki

Direktur

3 (tiga) tahun

 

  1. Entitas Terelasi PT Asuransi Mitra Pelindung Mustika (MPM Insurance)
  1. Dalam hal selama tahun pelaporan terdapat perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris harus dicantumkan susunan keanggotaan Direksi dan Dewan Komisaris setelah terjadi perubahan:
        • Dewan Komisaris

No

Nama

Jabatan

Masa Jabatan

1

Andi Esfandiari

Komisaris Utama

3 (tiga) tahun

2

Chairul Bahri

Komisaris Independen

3 (tiga) tahun

3

Syafwanul Khoiri

Komisaris Independen

3 (tiga) tahun

 

        • Dewan Direksi

No

Nama

Jabatan

Masa Jabatan

1

Alexander Hendro Setokusumo

Direktur Utama

3 (tiga) tahun

2

Wahjudi Soediyanto

Direktur

3 (tiga) tahun

 

  1. Dalam hal selama tahun pelaporan terdapat perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris harus dicantumkan susunan keanggotaan Direksi dan Dewan Komisaris sebelumnya dengan tabel sebagai berikut:
        • Dewan Komisaris

No

Nama

Jabatan

Masa Jabatan

1

Andi Esfandiari

Komisaris Utama

3 (tiga) tahun

2

Agung Cahyadi Kusumo

Komisaris

3 (tiga) tahun

3

Chairul Bahri

Komisaris Independen

3 (tiga) tahun

4

Syafwanul Khoiri

Komisaris Independen

3 (tiga) tahun

 

        • Dewan Direksi

No

Nama

Jabatan

Masa Jabatan

1

Alexander Hendro Setokusumo

Direktur Utama

3 (tiga) tahun

2

Wahjudi Soediyanto

Direktur

3 (tiga) tahun

3

Rudi Gunawan

Direktur

3 (tiga) tahun

 

  1. KEBIJAKAN TRANSAKSI INTRA-GRUP

Hubungan kepemilikan dan/atau pengendalian di berbagai sektor jasa keuangan akan mempengaruhi kelangsungan usaha lembaga jasa keuangan yang disebabkan oleh eksposur risiko yang timbul baik secara langsung maupun tidak langsung dari kegiatan usaha perusahaan terelasi yang tergabung dalam suatu Konglomerasi Keuangan.

PT Mitra Pinasthika Mustika Finance (“MPMF”) mempunyai surat keputusan mengenai Transaksi Intra-Grup dengan Nomor: MBD/2017/II/0021/BA yang sejak tanggal 27 Februari 2017. Adapun ketentuan ini berlaku tidak terbatas pada Konglomerasi Keuangan antara MPMF dan MPMI tetapi berlaku untuk MPM Grup dan Shareholder terafiliasi. Yang memuat antara lain hal-hal sebagai berikut:

        1. Mengidentifikasi

Adanya proses pengidentifikasian berupa permintaan kelengkapan dokumen maupun persyaratan lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

        1. Mengelola

Adanya laporan portfolio mengenai transaksi intra – grup. 

        1. Mitigasi
        • Salah satu mitigasi risiko yang dilakukan dengan adanya kontrol dan monitoring persentase dari Batas Maksimum Pemberian Pembiayaan sesuai dengan ketentuan regulasi.
        • Adanya rekomendasi yang diberikan dari HR Division Head (yang ditunjuk Direksi).
        • Pembayaran angsuran yang dilakukan baik melalui Payroll maupun non Poyroll yang diawasi oleh HR OpCo Division Head sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
        • Komite Kredit MPMF (pemegang authority) yang memberika referensi customer tidak boleh menjadi pemutus final approval (harus naik 1 tingkat approval di atasnya).  

 

Perkembangan aktivitas lembaga keuangan telah menciptakan sistem keuangan yang saling terkait baik secara produk maupun melalui kepemilikan dan/atau pengendalian dalam satu konglomerasi keuangan.

PT Mitra Pinasthika Mustika Finance (MPMFinance) dan PT Asuransi Mitra Pelindung Mustika (MPMInsurance) yang tergabung dalam konglomerasi keuangan telah menerapkan tata kelola secara terintegrasi dengan berpedoman pada prinsip-prinsip tata kelola yang baik yaitu prinsip keterbukaan, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independensi atau professional, dan kewajaran.

 

LAPORAN PENILAIAN SENDIRI (SELF ASSESSMENT) PELAKSANAAN TATA KELOLA TERINTEGRASI BAGI KONGLOMERASI KEUANGAN

 

Entitas Utama

: PT. Mitra Pinasthika Mustika Finance (MPMF)

Posisi Laporan

: Periode Januari - Juni 2017

 

Hasil Penilaian Sendiri

Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi

Peringkat

Definisi Peringkat

2

Konglomerasi Keuangan dinilai telah melakukan penerapan Tata Kelola Terintegrasi yang secara umum baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas penerapan prinsip Tata Kelola Terintegrasi. Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan Tata Kelola Terintegrasi, secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh MPM Finance dan/atau MPM Insurance.

Analisis

Penerapan Tata Kelola Terintegrasi MPMF dan MPMI pada periode Januari – Juni 2017 secara umum cukup baik ditinjau dari aspek-aspek Tata Kelola Terintegrasi berikut:

 

  1. Struktur Tata Kelola Terintegrasi
    1. Direksi MPMF dan Dewan Komisaris MPMF telah memenuhi persyaratan dan telah memperoleh persetujuan dari Ototitas Jasa Keuangan.
    2. Direksi MPMF dan Dewan Komisaris MPMF memiliki pengetahuan mengenai MPMF, dan MPMI sebagai perusahaan terelasi.
    3. Telah dibentuk Komite Tata Kelola Terintegrasi.
    4. Jumlah dan komposisi Komisaris Independen yang menjadi anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi telah disesuaikan dengan kebutuhan Konglomerasi Keuangan serta efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas Komite Tata Kelola Terintegrasi dengan memperhatikan keterwakilan masing-masing sektor jasa keuangan.
    5. Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi dan Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi telah independen terhadap satuan kerja operasional.
    6. Direksi MPMF telah memenuhi kebutuhan sumber daya manusia yang berkualitas sebagai anggota Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi dan anggota Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi.
    7. MPMF memiliki struktur organisasi, kebijakan, prosedur dan penetapan limit risiko yang memadai untuk mendukung penerapan manajemen risiko terintegrasi bagi konglomerasi keuangan.
    8. Pedoman Tata Kelola Terintegrasi telah dibuat sesuai dengan ketentuan POJK Nomor 18/POJK.03/2014.

 

  1. Proses Tata Kelola Terintegrasi
    1. Direksi MPMF telah menyampaikan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi kepada Direksi MPMI sebagai perusahaan terelasi.
    2. Direksi MPMF telah mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi.
    3. Direksi MPMF menindaklanjuti arahan atau nasihat Dewan Komisaris MPMF dalam rangka penyempurnaan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi.
    4. Direksi MPMF menindaklanjuti temuan Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi dan Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi.
    5. Dewan Komisaris MPMF telah menyelenggarakan rapat Dewan Komisaris MPMF 2 (dua) kali setiap semester.
    6. Dewan Komisaris MPMF melakukan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi MPMF.
    7. Dewan Komisaris MPMF melakukan pengawasan atas penerapan Tata Kelola Terintegrasi.
    8. Dewan Komisaris MPMF mengevaluasi Pedoman Tata Kelola Terintegrasi.
    9. Komite Tata Kelola Terintegrasi telah mengevaluasi pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi di Konglomerasi Keuangan.
    10. Komite Tata Kelola Terintegrasi telah menyelenggarakan rapat Komite Tata Kelola Terintegrasi mengikuti ketentuan pada POJK Nomor 18/POJK.03/2014.
    11. Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi telah memantau dan mengevaluasi fungsi kepatuhan di MPMF dan MPMI
    12. Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi telah memantau pelaksanaan audit intern pada MPMF dan MPMI.
    13. MPMF telah menerapkan manajemen risiko terintegrasi sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan manajemen risiko terintegrasi bagi konglomerasi keuangan.
    14. Pelaksanaan proses Tata Kelola Terintegrasi oleh MPM dan MPMI mengacu pada Pedoman Tata Kelola Terintegrasi yang telah ditetapkan.

 

  1. Hasil Tata Kelola Terintegrasi
    1. Direksi MPMF telah memastikan temuan audit dan rekomendasi audit telah ditindaklanjuti oleh MPMF dan MPMI.
    2. Hasil Rapat telah dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, termasuk pengungkapan secara jelas dissenting opinions beserta alasannya yang terjadi dalam rapat Dewan Komisaris MPMF.
    3. Direksi MPMF telah menerima rekomendasi hasil pengawasan Dewan Komisaris MPMF.
    4. Komite Tata Kelola Terintegrasi telah dibentuk oleh Dewan Komisaris MPMF.
    5. Komite Tata Kelola Terintegrasi mengevaluasi pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi.
    6. Mekanisme tindak lanjut atas temuan dan rekomendasi dari Satuan Kerja Audit Internal, Audit Eksternal, Hasil Pengawasan OJK, Hasil Pengawasan Otoritas Lainnya, disusun dan diatur dengan jelas dalam kebijakan internal perusahaan.
    7. Hasil rapat Komite Tata Kelola Terintegrasi telah dituangkan dalam hasil rapat Komite Tata Kelola Terintegrasi dalam dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, termasuk pengungkapan secara jelas dissenting opinions beserta alasannya yang terjadi dalam rapat Komite Tata Kelola Terintegrasi.
    8. Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi telah menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya kepada Direktur yang ditunjuk untuk melakukan fungsi pengawasan terhadap MPMF dan MPMI.
    9. Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi telah menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya.
    10. Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi telah bertindak obyektif dalam melakukan pemantauan pelaksanaan audit.
    11. Rekomendasi hasil audit telah sesuai dengan permasalahan dan dapat digunakan sebagai acuan perbaikan.
    12. MPMF telah menerapkan manajemen risiko terintegrasi secara efektif sesuai dengan karakteristik dan kompleksitas usaha MPMF dan MPMI.
    13. Direksi dan Dewan Komisaris MPMF mampu melakukan tugas dan tanggung jawabnya terkait manajemen risiko terintegrasi sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan manajemen risiko terintegrasi.
    14. Hasil Tata Kelola Terintegrasi telah mencerminkan bahwa MPMF dan MPMI dalam Konglomerasi Keuangan telah menerapkan prinsip-prinsip tata kelola yang baik sesuai dengan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi.

 

MPM Finance senantiasa menerapkan tata kelola perusahaan yang baik atau good corporate governance (GCG) yang terintegrasi di seluruh unit kerja di lingkungan Perusahaan. Hal ini merupakan upaya Perusahaan dalam menjamin pelaksanaan usaha yang sehat, bertanggung jawab, berkelanjutan dan sesuai dengan regulasi yang berlaku. Upaya tersebut dikembangkan dan diperkuat secara berkala melalui peningkatan sinergi yang baik antar semua lini Perusahaan.

Implementasi GCG Perusahaan berlandaskan pada prinsip-prinsip umum GCG yang meliputi transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independensi, dan keadilan. Agar GCG dapat dilaksanakan secara terarah, MPM Finance memiliki struktur tata kelola yang terdiri dari para pemegang saham Perusahaan, yaitu MPMX dan JACCS Co., Ltd., Dewan Komisaris sebagai pengawas, dan Direksi sebagai pemimpin Perusahaan.

 

LAPORAN PENILAIAN SENDIRI (SELF ASSESSMENT) PELAKSANAAN TATA KELOLA TERINTEGRASI BAGI KONGLOMERASI KEUANGAN

Entitas Utama

: PT. Mitra Pinasthika Mustika Finance (MPMF)

Posisi Laporan

: Mei 2018

 

Hasil Penilaian Sendiri

Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi

Peringkat

Definisi Peringkat

2

Konglomerasi Keuangan dinilai telah melakukan penerapan Tata Kelola Terintegrasi yang secara umum baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas penerapan prinsip Tata Kelola Terintegrasi. Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan Tata Kelola Terintegrasi, secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh MPM Finance dan/atau MPM Insurance.

Analisis

Penerapan Tata Kelola Terintegrasi MPMF dan MPMI pada periode Januari – Desember 2017 secara umum baik ditinjau dari aspek-aspek Tata Kelola Terintegrasi berikut:

 

  1. Struktur Tata Kelola Terintegrasi
    1. Direksi MPMF dan Dewan Komisaris MPMF telah memenuhi persyaratan dan telah memperoleh persetujuan dari Ototitas Jasa Keuangan.
    2. Direksi MPMF dan Dewan Komisaris MPMF memiliki pengetahuan mengenai MPMF, dan MPMI sebagai perusahaan terelasi.
    3. Telah dibentuk Komite Tata Kelola Terintegrasi.
    4. Jumlah dan komposisi Komisaris Independen yang menjadi anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi telah disesuaikan dengan kebutuhan Konglomerasi Keuangan serta efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas Komite Tata Kelola Terintegrasi dengan memperhatikan keterwakilan masing-masing sektor jasa keuangan. Yang mana terdiri dari:
  • 1 (satu) Komisaris Independen Entitas Utama
  • 2 (dua) Komisaris Independen Entitas Terelasi
    1. Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi, Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi dan

Satuan Kerja Manajemen Risiko Terintegrasi telah memiliki sumber daya manusia yang berkualitas dan semua satuan kerja terintegrasi tersebut telah independen terhadap satuan kerja operasional.

    1. MPMF memiliki struktur organisasi, kebijakan, prosedur dan penetapan limit risiko yang memadai untuk mendukung penerapan manajemen risiko terintegrasi bagi konglomerasi keuangan.
    2. Pedoman Tata Kelola Terintegrasi telah dibuat sesuai dengan ketentuan POJK Nomor 18/POJK.03/2014.

 

  1. Proses Tata Kelola Terintegrasi
    1. Direksi MPMF telah menyampaikan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi kepada Direksi MPMI sebagai perusahaan terelasi.
    2. Direksi MPMF telah mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi.
    3. Direksi MPMF menindaklanjuti arahan atau nasihat Dewan Komisaris MPMF dalam rangka penyempurnaan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi.
    4. Direksi MPMF menindaklanjuti temuan Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi dan Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi.
    5. Dewan Komisaris MPMF telah menyelenggarakan rapat Dewan Komisaris MPMF 4 (empat) kali pada tahun 2017.
    6. Dewan Komisaris MPMF melakukan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi MPMF.
    7. Dewan Komisaris MPMF melakukan pengawasan, mengevaluasi Pedoman serta penerapan Tata Kelola Terintegrasi.
    8. Komite Tata Kelola Terintegrasi telah mengevaluasi pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi di Konglomerasi Keuangan.
    9. Komite Tata Kelola Terintegrasi telah menyelenggarakan rapat Komite Tata Kelola Terintegrasi mengikuti ketentuan pada POJK Nomor 18/POJK.03/2014.
    10. Masing-masing satuan kerja pada entitas utama secara aktif berkoordinasi dengan satuan kerja pada perusahaan terelasi guna memastikan penerapan fungsi Kepatuhan, Audit Intern dan Manajemen Risiko telah dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku.
    11. Pelaksanaan proses Tata Kelola Terintegrasi oleh MPMF dan MPMI mengacu pada Pedoman Tata Kelola Terintegrasi yang telah ditetapkan.

 

  1. Hasil Tata Kelola Terintegrasi
    1. Direksi MPMF telah memastikan temuan audit dan rekomendasi audit khususnya rekomendasi atas hasil pemeriksaan langsung OJK yang telah berlangsung pada Oktober – November 2017 di MPMF, yang dipenuhi sebelum batas waktu yang telah ditentukan.
    2. Hasil Rapat Dewan Komisaris dan Komite Tata Kelola Terintegrasi telah dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik.
    3. Direksi MPMF telah menerima rekomendasi hasil pengawasan Dewan Komisaris MPMF.
    4. Komite Tata Kelola Terintegrasi mengevaluasi pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi.
    5. Mekanisme tindak lanjut atas temuan dan rekomendasi dari Satuan Kerja Audit Internal, Audit Eksternal, Hasil Pengawasan OJK, Hasil Pengawasan Otoritas Lainnya, disusun dan diatur dengan jelas dalam kebijakan internal perusahaan.
    6. Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi, Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi dan Satuan Kerja Manajemen Risiko Terintegrasi telah menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya kepada Direktur utama selaku Direktur yang ditunjuk untuk melakukan fungsi pengawasan konglomerasi keuangan
    7. Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi telah bertindak obyektif dalam melakukan pemantauan pelaksanaan audit.
    8. MPMF telah menerapkan manajemen risiko terintegrasi secara efektif sesuai dengan karakteristik dan kompleksitas usaha MPMF dan MPMI.
    9. Direksi dan Dewan Komisaris MPMF mampu melakukan tugas dan tanggung jawabnya terkait manajemen risiko terintegrasi sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan manajemen risiko terintegrasi.
    10. Hasil Tata Kelola Terintegrasi telah mencerminkan bahwa MPMF dan MPMI dalam Konglomerasi Keuangan telah menerapkan prinsip-prinsip tata kelola yang baik sesuai dengan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi.